SakaNews.id, Padang – Kelanjutan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang berada di wilayah Sumatra Barat mendapat penolakan dari berbagai daerah.
Kondisi ini turut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menawarkan solusi untuk menjawab aspirasi masyarakat.
Salah satu opsi yang didorong adalah memanfaatkan kembali trase bypass yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Andre mengaku memahami aspirasi masyarakat yang pro maupun kontra terhadap pembangunan jalan tol yang kini memasuki trase Sicincin – Bukittinggi.
“Salah satu solusi yang sedang didorong adalah memanfaatkan trase bypass yang sebelumnya telah dimiliki Pemprov Sumbar,” kata Andre Rosiade di Padang, Jumat (21/8/2026).
Dia menyebutkan trase tersebut selama puluhan tahun belum terealisasi karena belum dilakukan pembebasan lahan maupun pembangunan fisik. Trase yang diusulkan itu nantinya akan didorong melewati trase tol.
“Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada,” ujarnya.
Andre menjelaskan pemerintah pusat bersama Hutama Karya akan didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, ada rencana pembangunan jalan sekitar 6 kilometer yang sekaligus dapat difungsikan sebagai akses keluar tol.
Menurutnya, membebaskan lahan bypass yang sudah mendapat trase akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. “Kami akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kami bangunkan langsung bypass itu,” tegasnya.
Dengan skema tersebut, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat berjalan secara bersamaan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. “Jadi dapat 2 . Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” sebut dia.
Dia menambahkan, keberadaan bypass tersebut juga diharapkan menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar.
Artinya, apabila pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, keberadaan bypass dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan arus kendaraan. Andre mengatakan bahwa untuk mematangkan rencana tersebut, pihaknya akan menggelar pembahasan pada 8 September 2026 mendatang.
Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemkab Agam, serta Pemprov Sumbar. Dia berharap solusi tersebut sebagai langkah yang komprehensif karena dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai dari pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga alternatif penanganan kemacetan.
“Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati,” ucap dia. Dia juga berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam, karena dia optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.
Oleh karena itu, wakil rakyat dapil Sumbar ini menegaskan dirinya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya akan terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatra Barat.
“Saya memahami dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Jadi langkahnya adalah perlu solusi, agar proyek jalan tol bisa berjalan, tanpa ada yang merasa dirugikan,” tutupnya. (Abdi)
